Langkah ini mencakup penggunaan bersama menara telekomunikasi serta pembangunan jalur utilitas terpadu yang lebih efisien.

Pemerintah juga berencana memberlakukan penyeragaman acuan retribusi daerah guna menekan biaya operasional tambahan.

Pada aspek konektivitas, opsi kemitraan disiapkan dengan menjadikan pemerintah sebagai penyewa utama layanan internet.

Fasilitas tersebut nantinya akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa.

Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha berbasis kualitas layanan turut masuk dalam agenda.

Insentif biaya hak penggunaan frekuensi juga disiapkan untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah terluar.

Pemerintah turut merancang fasilitas insentif bagi pusat data serta membuka peluang investasi di luar Pulau Jawa.

Pembaruan kerangka hukum telekomunikasi yang berakar dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sedang disiapkan.

Penyusunan kebijakan ini akan ditempuh secara bertahap melalui konsultasi publik bersama para pelaku industri.

Pemerintah menargetkan sebanyak 90 persen kecamatan akan terhubung dengan jaringan serat optik pada 2029.

Cakupan layanan fixed broadband juga diproyeksikan dapat menjangkau 50 persen total rumah tangga nasional.

Di sektor seluler, pemenuhan kewajiban cakupan 5G ditargetkan mencapai sekurang-kurangnya 51 persen populasi.