Pemerintah sedang mengkaji kebijakan deregulasi sektor telekomunikasi secara komprehensif.

Langkah tersebut diambil guna meringankan beban operasional yang ditanggung oleh para operator seluler.

Kajian Penurunan Beban Usaha

Beban regulasi bagi penyedia layanan telekomunikasi saat ini berada di kisaran 13 hingga 14 persen dari total pendapatan.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai pemangkasan beban tersebut krusial untuk membuka ruang pertumbuhan industri.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menyampaikan hal itu dalam Bali Tech Week 2026.

Pemerintah ingin menciptakan ekosistem investasi yang efisien dan kompetitif bagi seluruh pelaku usaha.

Tantangan Konektivitas Nasional

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam pemerataan akses internet berkualitas bagi masyarakat.

Tercatat sekitar 2.000 desa dan permukiman di tanah air belum tersentuh oleh jaringan 4G.

Selain itu, tingkat penetrasi layanan fixed broadband rumah tangga baru menyentuh angka 21 persen.

Pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet hingga mencapai 100 Mbps menjelang tahun 2029.

Dari sisi biaya, beban pengeluaran untuk fixed broadband mencapai 4,86 persen dari pendapatan nasional bruto per kapita.

Angka tersebut masih berada di atas batas acuan keterjangkauan ideal sebesar dua persen secara global.

Kecepatan internet rata-rata di tanah air saat ini berada di kisaran 51 Mbps untuk fixed broadband.

Sementara itu, layanan internet seluler atau mobile broadband mencatatkan rata-rata kecepatan di angka 66 Mbps.

Skema Solusi dan Target Infrastruktur

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembenahan regulasi secara menyeluruh.

Pada lapisan infrastruktur pasif, pemerintah mendorong prinsip membangun sekali dan menggunakan fasilitas tersebut secara bersama-sama.