Pemerintah menyatakan belum memiliki rencana untuk menaikkan status kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra dan Kalimantan menjadi bencana nasional.

Menko Polkam Dudung Abdurachman menegaskan bahwa negara masih mampu mengatasi permasalahan tersebut secara mandiri.

Keputusan itu disampaikan Dudung usai memimpin rapat gabungan lintas kementerian di kantor Kemenko Polkam pada Senin.

Meski status bencana nasional belum ditetapkan, pemerintah memahami langkah tersebut biasanya membuka keran bantuan dari negara luar.

Malaysia sebelumnya sempat menawarkan bantuan penanganan berupa tiga unit helikopter dan 52 personel lapangan.

Kendati demikian, pemerintah menilai tantangan di lapangan bukan sekadar persoalan alutsista atau tambahan personel.

Dudung menyebut kendala distribusi bahan bakar minyak serta berbagai hambatan teknis lainnya turut mempengaruhi proses penanganan.

Mantan Kepala Staf Angkatan Dasar itu juga telah turun langsung untuk melihat serta mempraktikkan proses pemadaman.

Pihaknya mengakui tim di lapangan mulai menghadapi kesulitan setelah bencana kabut asap berlangsung selama dua bulan.

Pemerintah memastikan upaya penanganan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh meskipun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan.