INDEF mendesak Direktorat Jenderal Pajak agar segera menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup.

Usulan Penyesuaian Batas Pajak

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa batas PTKP belum berubah sejak 2016.

Nilai Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan kini dinilai semakin tergerus oleh inflasi.

INDEF mengusulkan skenario awal kenaikan batas penghasilan bebas pajak menjadi sekitar Rp70 juta hingga Rp72 juta per tahun.

Simulasi lembaganya menunjukkan bahwa kenaikan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara sekitar Rp6 triliun per tahun.

Namun, potensi penurunan itu perlu dibandingkan dengan tambahan penerimaan dari peningkatan konsumsi masyarakat.

Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyatakan bahwa pihak berwenang masih mengkaji besaran PTKP tersebut.

Dalam simulasi tersebut, perhitungan didasarkan pada asumsi pengurangan pajak rata-rata Rp600 ribu bagi 10 juta wajib pajak orang pribadi.

Meski demikian, Rizal menekankan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tidak membayar Pajak Penghasilan tidak akan memperoleh manfaat langsung dari perubahan kebijakan ini.

Untuk mengimbangi potensi berkurangnya pemasukan negara, INDEF mendorong perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi.

Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap korporasi besar juga diperlukan agar beban fiskal tidak terus bertumpu pada pekerja berpenghasilan rendah.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menambahkan bahwa pemerintah terus mengevaluasi keseimbangan antara perlindungan konsumsi masyarakat dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.