Pemerintah Indonesia masih mengevaluasi aturan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak senilai Rp54 juta per tahun.

Kebijakan tersebut dikaji agar tetap selaras dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional serta batas defisit anggaran.

Evaluasi Pajak Penghasilan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa ambang batas tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD.

Kendati demikian, posisi aturan tersebut masih berada di kisaran moderat apabila disandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN.

Besaran batas penghasilan tersebut saat ini setara dengan 60 persen hingga 70 persen produk domestik bruto per kapita.

Angka tersebut mengalami penurunan proporsi jika dibandingkan saat kebijakan tersebut pertama kali diterapkan di masa lalu.

Pemerintah perlu memperhitungkan potensi berkurangnya penerimaan Pajak Penghasilan sebelum memutuskan perubahan nominal.

Di sisi lain, penyesuaian batas tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir September 2026 telah mencapai angka Rp1.607,6 triliun.

Pencapaian tersebut setara dengan 68,2 persen dari target total penerimaan dalam anggaran tahunan yang ditetapkan.

Koordinasi lintas sektoral juga terus dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mematangkan kebijakan fiskal ini.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan bahwa rencana perubahan aturan tersebut belum mencapai keputusan final.