Bersama Kamboja, Indonesia memperketat mekanisme Joint Working Group bersama National Police of Cambodia. Kerja sama ini bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan mencakup pertukaran intelijen real-time mengenai lokasi scam center, razia gabungan di wilayah perbatasan, hingga penanganan deportasi terpadu. Penguatan ini dikunci dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemblokiran aliran dana hasil kejahatan.

Di Thailand, penanganan online scam menjadi sorotan utama Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul di Jakarta, Agustus 2026 lalu. Mengingat perbatasan Thailand sering dijadikan jalur transit utama penyelundupan WNI menuju Myanmar dan Kamboja, kedua negara sepakat meningkatkan patroli imigrasi terpadu dan membentuk jalur evakuasi cepat (fast-track repatriation).

Presiden Prabowo secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan Thailand yang memfasilitasi pemulangan 1.000 WNI korban penipuan daring. Keduanya juga berkomitmen mendukung pengembangan transnational referral mechanism (TRM) untuk memastikan pemulangan korban berjalan aman dan bermartabat.

Tantangan terbesar justru ada di Myanmar. Pusat operasi di wilayah perbatasan konflik seperti Myawaddy dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara, yang membuat otoritas pusat lumpuh. Menyikapi ini, KBRI Yangon memainkan diplomasi multi-jalur (multi-track diplomacy), bernegosiasi dengan otoritas lokal untuk menavigasi zona konflik demi menyelamatkan ribuan WNI yang disandera sebagai operator penipuan paksa.

Perisai ASEAN dan Panggung Global

Di tingkat regional, Indonesia tampil sebagai pionir. Melalui kerangka ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), Indonesia memelopori otomatisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk mencegah praktik lowongan kerja palsu (fake job offers).

Puncaknya, pada konferensi internasional di Phnom Penh, September 2026 lalu, Wamenlu Arif Havas Oegroseno menegaskan esensi penanganan kejahatan ini.