Di sektor perlindungan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat lebih dari 7.600 kasus yang berkaitan dengan sindikat penipuan daring di kawasan Asia Tenggara sepanjang 2021 hingga 2025.

Kamboja dan Myanmar telah bermetamorfosis menjadi episentrum utama. Di Kamboja, jumlah WNI yang terjerat menembus angka 4.300 orang. Sementara di Myanmar, sebanyak 1.100 WNI terseret dalam pusaran kasus yang sama. Mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan di balik tembok-tembok scam center.

Fenomena paling menyayat hati adalah pola berulang (revictimization). Pemerintah mencermati bahwa banyak WNI yang telah berhasil dipulangkan ke Tanah Air, justru kembali terjerumus ke dalam sindikat yang sama karena himpitan ekonomi dan janji manis perekrut. Pada periode tersebut, Kemlu mencatat sedikitnya 1.508 WNI terkait langsung dengan jaringan TPPO.

Diplomasi Kemanusiaan: Menjemput Pulang Korban

Merespons lonjakan kasus yang nyaris tak terbendung ini, Satuan Tugas (Satgas) TPPO bersama Bareskrim Polri, Kemlu, dan sektor perbankan tancap gas menjalankan langkah respons darurat.

KBRI Phnom Penh mencatat keberhasilan diplomasi kemanusiaan melalui pemulangan bertahap ribuan WNI dari berbagai "neraka" operasi scam center di Kamboja, mulai dari Kampot, Sihanoukville, hingga Poipet.

Pemerintah tidak hanya memulangkan, tetapi juga memberikan jaring pengaman finansial dan teknis. Diplomasi Indonesia berhasil memfasilitasi pelepasan denda overstay bagi lebih dari 4.300 WNI. Selain itu, negara hadir melalui pembebasan biaya penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar korban yang kehilangan dokumen bisa segera mencium tanah air.

Sinergi Bilateral: Mengunci Pintu Belakang Sindikat

Keberhasilan meminimalisasi korban baru tidak jatuh dari langit. Ini adalah buah dari penguatan sinergi bilateral Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Kamboja, Thailand, dan Myanmar.