Direktorat Jenderal Pajak atau DJP saat ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

Kedua regulasi tersebut diperlukan sebagai landasan ketentuan Pajak Penghasilan final bertarif 0 persen untuk transaksi restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa regulasi pelaksana tersebut belum terbit secara resmi.

Kendati demikian, kode objek pajaknya telah tercantum di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bimo Wijayanto di kantor DJP yang berlokasi di Jakarta.

Ia menyebutkan bahwa pihak instansi sedang menunggu regulasi PMK dan PP tersebut sementara aturan pemerintahnya sudah siap.

Selain menunggu kepastian regulasi, pihak DJP belum dapat memastikan apakah penerapan kode objek pajak akan sesuai dengan deskripsi.

Bimo juga membuka kemungkinan adanya perubahan terhadap kode yang sudah diterbitkan sebelumnya melalui aturan tersebut.

Dalam aturan PER-12/PJ/2026, tercatat ada enam kode objek pajak yang berkaitan dengan PPh final bertarif 0 persen.

Ketentuan itu mencakup pengalihan saham melalui hibah serta penerimaan hibah saham untuk restrukturisasi perusahaan.

Kode objek pajak 28-408-02 mengatur pengalihan saham lewat hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan.

Sementara itu, kode 28-408-03 mencakup penerimaan hibah saham untuk tujuan penatausahaan struktur kepemilikan yang serupa.

Untuk transaksi restrukturisasi BUMN dan anak usaha yang memakai nilai buku, peraturan menetapkan tiga kode tambahan.

Kode 28-408-04 mencakup pembelian kembali atau penarikan kembali saham nontunai dalam proses tersebut.