Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pasokan pangan untuk para siswa di berbagai sekolah.

Sebanyak 80 persen susu yang dibagikan melalui program Makan Bergizi Gratis wajib bersumber dari peternak lokal.

Aturan tersebut mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 November 2026 mendatang. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memperluas pasar bagi para peternak dalam negeri.

Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa ketersediaan pangan yang memadai sangat penting guna menjaga keberlanjutan program tersebut. Langkah ini juga bertujuan menekan ketergantungan pasokan dari luar negeri.

Selain mewajibkan penggunaan susu lokal, pihak BGN turut menyiapkan sistem pengadaan bahan pangan berbasis digital.

Sistem ini akan menghubungkan langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dengan para peternak serta petani.

BGN merencanakan peluncuran marketplace khusus pada November atau Desember 2026. Dapur-dapur SPPG nantinya diwajibkan membeli tujuh komoditas pangan secara daring demi menciptakan transparansi harga.

Melalui sistem pengadaan digital tersebut, rantai pasok diharapkan menjadi jauh lebih baik dan transparan. BGN berupaya memastikan produksi dalam negeri dapat terserap secara optimal oleh dapur layanan gizi.

Sudaryono menyoroti praktik perantara dalam perdagangan pangan yang selama ini berpotensi merugikan produsen maupun konsumen.

Pembenahan tata niaga ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi para peternak lokal.