Usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih dikaji mendalam.

Pembahasan tersebut berlangsung di tengah proses revisi Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang berjalan bersama pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan bahwa rincian teknis skema tersebut dapat dituangkan lewat peraturan pelaksana.

Ketentuan mengenai mekanisme penggajian tersebut belum mencapai tahap final dalam draf undang-undang.

Pengaturan lanjutan bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri sesuai kebutuhan.

Adisatrya menekankan bahwa aspek operasional tidak harus seluruhnya diatur secara terperinci langsung di dalam undang-undang.

Penyusunan ketentuan itu masih memerlukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Komisi VI DPR berjanji menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik setelah seluruh substansi mencapai kesepakatan menyeluruh.

Pihaknya menegaskan pentingnya kepastian hukum serta keberlanjutan koperasi dalam perumusan aturan jangka panjang.

Setiap ketentuan yang dirumuskan wajib memiliki dasar hukum kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan.

Undang-undang perlu berfokus pada norma dan prinsip dasar agar dapat menjadi landasan pengaturan dalam jangka panjang.

Proses revisi RUU Perkoperasian saat ini telah memasuki tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM.

Panitia kerja telah menggelar tiga kali rapat bersama pemerintah yang diwakili sejumlah kementerian.

Kementerian yang terlibat meliputi Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Komisi VI DPR bersama pemerintah sudah menyepakati DIM Tetap serta DIM Perubahan Substansi dalam rangkaian rapat tersebut.

Kesepakatan itu menjadi bagian penting dari proses perumusan rancangan perubahan undang-undang perkoperasian.

Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada masa sidang November-Desember 2026 mendatang.

Setelah tahap itu selesai, proses revisi akan berlanjut ke sinkronisasi sebelum pengambilan keputusan tingkat pertama di DPR.