DPR Ungkap Kelanjutan Wacana Penyaluran Gaji ASN Melalui Koperasi Desa
Usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara lewat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih dikaji mendalam.
Pembahasan tersebut berlangsung di tengah proses revisi Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang berjalan bersama pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan bahwa rincian teknis skema tersebut dapat dituangkan lewat peraturan pelaksana.
Ketentuan mengenai mekanisme penggajian tersebut belum mencapai tahap final dalam draf undang-undang.
Pengaturan lanjutan bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri sesuai kebutuhan.
Adisatrya menekankan bahwa aspek operasional tidak harus seluruhnya diatur secara terperinci langsung di dalam undang-undang.
Penyusunan ketentuan itu masih memerlukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Komisi VI DPR berjanji menyampaikan perkembangan terbaru kepada publik setelah seluruh substansi mencapai kesepakatan menyeluruh.
Pihaknya menegaskan pentingnya kepastian hukum serta keberlanjutan koperasi dalam perumusan aturan jangka panjang.
Setiap ketentuan yang dirumuskan wajib memiliki dasar hukum kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan.
Undang-undang perlu berfokus pada norma dan prinsip dasar agar dapat menjadi landasan pengaturan dalam jangka panjang.
Proses revisi RUU Perkoperasian saat ini telah memasuki tahap pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM.
Panitia kerja telah menggelar tiga kali rapat bersama pemerintah yang diwakili sejumlah kementerian.
Kementerian yang terlibat meliputi Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Komisi VI DPR bersama pemerintah sudah menyepakati DIM Tetap serta DIM Perubahan Substansi dalam rangkaian rapat tersebut.
Kesepakatan itu menjadi bagian penting dari proses perumusan rancangan perubahan undang-undang perkoperasian.
Pembahasan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada masa sidang November-Desember 2026 mendatang.
Setelah tahap itu selesai, proses revisi akan berlanjut ke sinkronisasi sebelum pengambilan keputusan tingkat pertama di DPR.
Update Terbaru
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB






