Center of Reform on Economics Indonesia menilai program Makan Bergizi Gratis memerlukan evaluasi secara menyeluruh.

Lembaga tersebut menyoroti belum tersedianya hasil kajian dampak yang dipublikasikan secara terbuka kepada publik.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Rabu (14/10/2026).

Menurut Akhmad Akbar Susamto, ketiadaan data dari Badan Gizi Nasional membuat efektivitas program terhadap kesehatan anak belum terlihat.

Selain itu, lembaga ini menyoroti ketiadaan satu kumpulan data yang konsisten mengenai kasus keracunan selama pelaksanaan program.

CORE Indonesia juga meminta pemerintah meninjau ulang desain program apabila menjadikannya sebagai sarana penanganan stunting.

Upaya penanganan stunting dinilai harus memprioritaskan pemenuhan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak.

Sementara itu, sasaran penerima program saat ini justru mencakup banyak siswa pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Dari sisi pembiayaan, alokasi anggaran program sempat mencapai Rp 335 triliun yang terdiri dari berbagai pos.

Anggaran tersebut kemudian mengalami beberapa kali penyesuaian hingga turun menjadi Rp 248 triliun dan Rp 217 triliun.

Meskipun mengalami penurunan, jumlah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut dinilai tetap sangat besar.

Pihak lembaga menyimpulkan bahwa manfaat program belum nyata sementara biaya serta risikonya tergolong jelas.