Center of Reform on Economics Indonesia menilai rencana pengadaan telepon seluler gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial belum memiliki urgensi yang jelas.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar, menyatakan keterbatasan akses perangkat digital belum tentu menjadi kendala utama distribusi bantuan.

Pemerintah diminta memastikan apakah masalah penyaluran berkaitan dengan kepemilikan perangkat atau justru ketepatan penerima dan pengawasan di lapangan.

Akhmad mempertanyakan apakah kebutuhan masyarakat telah diidentifikasi secara menyeluruh sebelum program tersebut dirancang.

Ia menyoroti persoalan distribusi bantuan yang sering kali bersumber dari lemahnya penegakan aturan serta praktik penentuan penerima di tingkat lokal.

Penyediaan perangkat digital dinilai tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila daftar penerima bantuan masih disusun secara tidak tepat.

Selain itu, pembukaan rekening bank bagi masyarakat disebut tidak harus selalu disertai dengan pemberian perangkat telepon seluler baru.

Pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang sudah tersedia seperti kartu ATM untuk membantu masyarakat mengakses layanan keuangan.

Kepemilikan perangkat juga dinilai belum menjamin penerima mampu mengoperasikannya, sementara biaya operasional pembelian pulsa menjadi persoalan tambahan.

Tantangan Fiskal dan Tekanan APBN

Kritik tersebut muncul ketika pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan melalui pembagian perangkat yang dilengkapi akun digital.

Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah berkeinginan mengubah mekanisme penyaluran agar dana bantuan dapat langsung tersimpan di akun digital masing-masing penerima.

Meskipun demikian, Akhmad mengingatkan bahwa setiap rencana belanja baru harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara yang menghadapi tekanan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus membiayai berbagai kebutuhan mendesak termasuk pembayaran bunga utang serta program prioritas.

Ruang fiskal turut tertekan oleh kebijakan pemangkasan anggaran kementerian serta lembaga dan transfer ke daerah.

CORE Indonesia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dialihkan ke program baru yang belum tentu menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.