CORE Indonesia Nilai Kebijakan HP Gratis Bansos Berpotensi Bebani APBN
Center of Reform on Economics Indonesia menilai rencana pengadaan telepon seluler gratis untuk mendukung digitalisasi bantuan sosial belum memiliki urgensi yang jelas.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar, menyatakan keterbatasan akses perangkat digital belum tentu menjadi kendala utama distribusi bantuan.
Pemerintah diminta memastikan apakah masalah penyaluran berkaitan dengan kepemilikan perangkat atau justru ketepatan penerima dan pengawasan di lapangan.
Akhmad mempertanyakan apakah kebutuhan masyarakat telah diidentifikasi secara menyeluruh sebelum program tersebut dirancang.
Ia menyoroti persoalan distribusi bantuan yang sering kali bersumber dari lemahnya penegakan aturan serta praktik penentuan penerima di tingkat lokal.
Penyediaan perangkat digital dinilai tidak otomatis menyelesaikan masalah apabila daftar penerima bantuan masih disusun secara tidak tepat.
Selain itu, pembukaan rekening bank bagi masyarakat disebut tidak harus selalu disertai dengan pemberian perangkat telepon seluler baru.
Pemerintah dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang sudah tersedia seperti kartu ATM untuk membantu masyarakat mengakses layanan keuangan.
Kepemilikan perangkat juga dinilai belum menjamin penerima mampu mengoperasikannya, sementara biaya operasional pembelian pulsa menjadi persoalan tambahan.
Tantangan Fiskal dan Tekanan APBN
Kritik tersebut muncul ketika pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan melalui pembagian perangkat yang dilengkapi akun digital.
Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Pemerintah berkeinginan mengubah mekanisme penyaluran agar dana bantuan dapat langsung tersimpan di akun digital masing-masing penerima.
Meskipun demikian, Akhmad mengingatkan bahwa setiap rencana belanja baru harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara yang menghadapi tekanan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus membiayai berbagai kebutuhan mendesak termasuk pembayaran bunga utang serta program prioritas.
Ruang fiskal turut tertekan oleh kebijakan pemangkasan anggaran kementerian serta lembaga dan transfer ke daerah.
CORE Indonesia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dialihkan ke program baru yang belum tentu menghasilkan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






