Pertanyaan mengenai hak keuangan yang diterima oleh pejabat staf khusus kementerian kembali mencuat ke publik.

Banyak pihak yang penasaran apakah posisi tersebut tetap memperoleh jaminan uang pensiun setelah masa baktinya selesai.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, staf khusus menteri ternyata tidak mendapatkan uang pensiun maupun pesangon saat berhenti.

Ketentuan tersebut tercantum secara jelas di dalam Pasal 72 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019.

Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang organisasi kementerian negara yang bersumber dari Sekretariat Kabinet.

Aturan itu berlaku bagi staf khusus yang berasal dari latar belakang Pegawai Negeri Sipil maupun non-PNS.

Para staf khusus ini diangkat secara langsung oleh menteri setelah mengantongi persetujuan dari Presiden.

Masa bakti mereka paling lama sama persis dengan masa jabatan menteri yang bersangkutan di kabinet.

Perpres tersebut juga mengatur hak keuangan dan fasilitas staf khusus paling tinggi setara jabatan struktural eselon I. b.

Meski menerima penghasilan selama menjabat, fasilitas itu tidak otomatis memberikan hak pensiun di kemudian hari.