Kementerian Keuangan sedang memproses dan mempercepat pencairan tunjangan profesi guru yang dilaporkan mengalami penundaan pembayaran selama tiga bulan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa hak-hak para tenaga pendidik tersebut kini sudah disiapkan di internal instansinya.

Kendati demikian, pihak kementerian belum membeberkan secara detail mengenai kendala teknis yang memicu keterlambatan penyaluran dana tersebut.

Proses penyaluran hak guru yang tertunda ini dijanjikan bakal segera dieksekusi dalam waktu dekat oleh instansi terkait.

Sebelumnya, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar segera mencairkan tunjangan sertifikasi tersebut demi menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menduga masalah keterlambatan ini murni disebabkan oleh hambatan birokrasi di internal Kemenkeu.

Pihaknya mengaku menerima banyak pengaduan dari para guru di berbagai daerah karena surat permohonan anggaran sudah diajukan sebelumnya.

DPR juga menegaskan bahwa kendala ini bukan karena ketiadaan anggaran sebab dana tersebut telah disetujui dan dialokasikan setiap tahun.

Dewwan Perwakilan Rakyat bahkan memberikan tenggat waktu agar proses pencairan dapat diselesaikan paling lambat dalam satu pekan ke depan.

Kalangan legislatif mengingatkan agar kerumitan birokrasi tidak sampai mengorbankan nasib serta kesejahteraan para guru di seluruh daerah.