Pemerintah berencana membekukan atau mencabut izin lima hingga enam perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan. Langkah tegas tersebut disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Penindakan ini merupakan kelanjutan dari sanksi serupa yang sebelumnya dijatuhkan kepada 26 perusahaan. Kebijakan tersebut menyasar berbagai korporasi baik berskala kecil maupun besar yang terbukti melanggar aturan.

Pemerintah saat ini masih mematangkan pengumuman resmi mengenai sanksi tambahan tersebut. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku pelanggaran.

Penegakan aturan dipastikan tidak akan berhenti pada kelompok tertentu saja. Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pandang bulu.

Selain penindakan hukum terhadap korporasi, pemerintah juga mengoptimalkan penanganan di lapangan melalui operasi udara dan darat. Upaya pemadaman melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta relawan.

Kondisi di Kalimantan Selatan tercatat memiliki jumlah titik panas atau hotspot yang paling rendah. Kendati demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat hujan diperkirakan baru turun pada pertengahan November.

Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari aktivitas yang memicu percikan api.

Pemerintah juga berencana menambah jumlah polisi hutan menjadi 70.000 personel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.