Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.

Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Permohonan Mekanisme Konstitusional ke DPR

Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengajukan permohonan pengaktifan mekanisme konstitusional Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.

Selain itu, mereka juga mengajukan permohonan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk proses pemberhentian Gibran dari jabatannya.

Khozinudin menilai DPR tidak perlu lagi melakukan hak angket karena penyelidikan sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, tim hukum ini juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan ke Bareskrim Polri.

Uji pidana tersebut menggunakan Pasal 391 Ayat 1 dan 2 KUHP terhadap pihak penerbit dokumen serta pengguna dokumen saat pencalonan.

Pendekatan Hukum dan Pelaporan Pidana

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Khozinudin menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan dua pendekatan hukum berbeda untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif.

Pendekatan pertama difokuskan pada aspek pidana terkait Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang dinilai tidak memiliki objek dasar yang sah.

Ia menyebutkan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut memuat keterangan yang tidak benar atau dokumen palsu yang telah dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri.

Pendekatan kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban ketatanegaraan dari sisi jabatan publik wakil presiden karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.

Menurutnya, frasa sekolah lain yang sederajat disetarakan melalui surat tersebut, padahal objek yang disetarakan baik berupa diploma, sertifikat, maupun ijazah faktanya tidak ada.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa uji pidana yang ditempuh menggunakan Pasal 391 Ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan surat yang menyasar pihak penerbit maupun pengguna dokumen.

Pasal 391 Ayat 1 ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerbit dokumen, sedangkan Ayat 2 diperuntukkan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai pengguna dokumen.