Dorong Pemecatan Wapres, Pelapor Ijazah Gibran Datangi Gedung DPR RI
Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa mendatangi Gedung DPR RI di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah setara SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Permohonan Mekanisme Konstitusional ke DPR
Kuasa hukum pelapor, Ahmad Khozinudin, mengajukan permohonan pengaktifan mekanisme konstitusional Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026.
Selain itu, mereka juga mengajukan permohonan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk proses pemberhentian Gibran dari jabatannya.
Khozinudin menilai DPR tidak perlu lagi melakukan hak angket karena penyelidikan sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, tim hukum ini juga telah melaporkan dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan ke Bareskrim Polri.
Uji pidana tersebut menggunakan Pasal 391 Ayat 1 dan 2 KUHP terhadap pihak penerbit dokumen serta pengguna dokumen saat pencalonan.
Pendekatan Hukum dan Pelaporan Pidana
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Khozinudin menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan dua pendekatan hukum berbeda untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif.
Pendekatan pertama difokuskan pada aspek pidana terkait Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang dinilai tidak memiliki objek dasar yang sah.
Ia menyebutkan bahwa surat keterangan penyetaraan tersebut memuat keterangan yang tidak benar atau dokumen palsu yang telah dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri.
Pendekatan kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban ketatanegaraan dari sisi jabatan publik wakil presiden karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu.
Menurutnya, frasa sekolah lain yang sederajat disetarakan melalui surat tersebut, padahal objek yang disetarakan baik berupa diploma, sertifikat, maupun ijazah faktanya tidak ada.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa uji pidana yang ditempuh menggunakan Pasal 391 Ayat 1 dan 2 KUHP tentang pemalsuan surat yang menyasar pihak penerbit maupun pengguna dokumen.
Pasal 391 Ayat 1 ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerbit dokumen, sedangkan Ayat 2 diperuntukkan bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai pengguna dokumen.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






