Partai Demokrat memberikan tanggapan resmi mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini mulai diperbincangkan publik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa partainya akan mempelajari terlebih dahulu putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan lembaga peradilan konstitusi tersebut menjadi dasar utama munculnya berbagai perbincangan dan wacana pemakzulan di tengah masyarakat.

Herman menegaskan bahwa partainya menghormati setiap proses dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, internal partai saat ini sedang memantau perkembangan situasi serta melakukan konsolidasi guna menentukan langkah yang tepat.

Langkah konsolidasi tersebut dirumuskan demi kepentingan bangsa dan rakyat secara keseluruhan.

Wacana pemakzulan ini sendiri mencuat setelah Mahkamah Konstitusi memutus terkait persoalan syarat pendidikan.

Pihak Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka membuka ruang seluas-luasnya bagi elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Kelompok penggugat yang dipimpin oleh Denny Indrayana sebelumnya berencana untuk meminta waktu audiensi dengan lembaga legislatif.

Kelompok tersebut juga berencana mendatangi sejumlah partai politik guna melihat sikap resmi yang diambil.

Refly Harun selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat didatangi karena memiliki wewenang konstitusional.

DPR dipandang sebagai pintu pertama yang memegang hak untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan.