Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh melancarkan kecaman keras terhadap Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

Kecaman tersebut diberikan setelah Saar melayangkan kritik tajam terkait penundaan jadwal pemilu di wilayah Palestina.

Al-Sheikh menilai Saar bersikap seolah-olah menjadi pembela demokrasi bagi warga Palestina.

Padahal, menurut Al-Sheikh, Israel terus menerus melakukan berbagai tindakan kekerasan dan teror.

Pernyataan itu disampaikan melalui platform media sosial X menyusul tuduhan korupsi dari pihak Israel.

Saar sebelumnya menuduh Presiden Mahmoud Abbas sengaja menyesatkan dunia internasional soal pemilu.

Pemerintah Israel juga menolak klaim bahwa kebijakan mereka menjadi hambatan utama penyelenggaraan pemilu.

Di tengah perdebatan tersebut, Presiden Abbas telah menerbitkan dekret resmi penetapan pemilu.

Pemilihan presiden dan legislatif Palestina dijadwalkan akan berlangsung pada 11 September 2027.

Jadwal baru ini menggantikan rencana sebelumnya yang sempat diagendakan pada November tahun ini.

Data mencatat hampir 2,97 juta warga Palestina memiliki hak pilih dalam kontestasi politik mendatang.

Jumlah pemilih tersebut tersebar di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.

Sejak tahun 2006 ketika Hamas meraih mayoritas kursi, Palestina belum pernah lagi menggelar pemilihan legislatif.

Perselisihan politik serta situasi keamanan terus membayangi proses penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut.