Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta lembaga legislatif untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Langkah tersebut dinilai penting agar perdebatan di ruang publik tidak terus menggantung dan menimbulkan berbagai spekulasi.

Pihaknya menegaskan bahwa parlemen perlu merespons aspirasi masyarakat secara bijaksana sesuai dengan koridor konstitusional yang berlaku.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa (6/10) malam.

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa menerima permohonan yang diajukan oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pihak lainnya.

Kendati demikian, terungkap fakta persidangan bahwa tidak ditemukan dokumen yang menunjukkan kepemilikan ijazah setara sekolah menengah atas dari luar negeri bagi Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Konstitusi lantas menyerahkan temuan fakta hukum tersebut kepada pihak atau lembaga berwenang lainnya untuk ditindaklanjuti secara objektif.

Dorongan Penuntasan Melalui Jalur Hukum

Mulyanto menilai DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mendudukkan permasalahan ini secara proporsional dan transparan tanpa harus mendahului kesimpulan apa pun.

Pihaknya mengingatkan agar proses hukum dapat berjalan secara objektif apabila ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.

Negara disebut tidak boleh memelihara teka-teki terlalu lama karena kejelasan merupakan bagian penting dari keadilan bagi masyarakat luas.