Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan kebijakan baru terkait kenaikan upah minimum nasional di negaranya.

Besaran upah tersebut naik dari RM1.700 atau setara Rp7,4 juta menjadi RM2.000 atau sekitar Rp8,7 juta.

Aturan kenaikan gaji tersebut juga ditetapkan berlaku bagi para pegawai negeri sipil di Malaysia. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada bulan Juni 2027.

Penyampaian rencana anggaran 2027 tersebut disampaikan di Dewan Rakyat pada hari Jumat.

Dalam kesempatan itu, Anwar menyebutkan bahwa UMKM dengan penjualan tahunan di bawah RM50 juta akan mendapat pengecualian sementara.

Pengecualian bagi sektor usaha tersebut diberikan untuk memberikan waktu dalam menyesuaikan model bisnis masing-masing. Kebijakan upah minimum baru ini diperkirakan akan mencakup lebih dari empat juta pekerja.

Anwar yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan turut menetapkan upah minimum bulanan sebesar RM2.500 atau Rp10 juta.

Besaran itu dikhususkan bagi pekerja semi-terampil dan lulusan perguruan tinggi sebagai bagian reformasi pendapatan.

Komisi pekerja saat ini mencakup 33,9 persen dari Produk Domestik Bruto Malaysia. Pemerintah menilai pendapatan pekerja belum sepenuhnya mengimbangi kenaikan harga serta biaya hidup yang terus bertambah.

Sementara itu, perusahaan investasi dan perusahaan terkait pemerintah telah berkomitmen menaikkan patokan upah layak menjadi RM3.400 per bulan.

Langkah tersebut memberikan keuntungan bagi ratusan ribu tenaga kerja di dalamnya.

Pemerintah Malaysia turut mendesak para pemberi kerja di sektor swasta agar melakukan langkah penyesuaian serupa.

Perusahaan besar di sektor perbankan serta minyak dan gas sebelumnya telah menerapkan tingkat upah yang lebih tinggi.