Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 2.365 orang masih mengalami pemasungan di Indonesia hingga Triwulan III 2026.

Data tersebut disampaikan langsung di Jakarta sebagai acuan penting untuk memperkuat upaya penanganan kasus pemasungan secara nasional.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menyampaikan hal tersebut pada Jumat 09/10.

Pihak kementerian juga sedang meninjau sekitar 34 daerah yang mengajukan diri atau berpotensi memenuhi kriteria sebagai wilayah bebas pasung.

Proses verifikasi lanjutan ini wajib dilakukan karena masih ditemukan perbedaan pemahaman definisi pemasungan di berbagai daerah.

Pemerintah menegaskan bahwa status bebas pasung tidak cukup ditentukan hanya melalui laporan administratif semata.

Sejumlah daerah masih mengira bahwa tindakan pemasungan hanya sebatas mengikat orang yang bersangkutan.

Padahal, tindakan mengurung seseorang juga termasuk ke dalam kategori pemasungan yang melanggar hak asasi manusia.

Definisi resmi mencakup segala bentuk pembatasan kebebasan bergerak bagi orang dengan gangguan jiwa.

Menurut Kementerian Kesehatan, tindakan pemasungan tersebut secara jelas berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia bagi orang dengan gangguan jiwa.

Oleh karena itu, penanganan dan verifikasi di lapangan terus diperketat agar pemahaman di setiap wilayah menjadi seragam.