Asal-usul Pasal 18 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres tengah menjadi sorotan publik.

Ketentuan tersebut dipersoalkan karena dinilai mengakomodir syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Penelusuran Komisi II DPR

Mantan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku sedang menelusuri asal-usul keberadaan ayat 3 dalam pasal tersebut.

Ia menyatakan ketentuan itu tidak ditemukan saat pembahasan awal bersama KPU pada September 2023.

Doli menyebut pembahasan berikutnya pada Oktober hanya berfokus khusus pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia.

Tanggapan KPU dan Bawaslu

Ketua KPU periode 2022-2024 Hasyim Asy'ari mengeklaim aturan pengecualian bukti kelulusan itu dibuat berdasarkan masukan Kemendikbud.

Sebaliknya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan aturan tersebut tidak pernah dibahas saat uji publik maupun rapat bersama DPR.

Bagja menyebut ketentuan itu baru muncul ketika tahap harmonisasi peraturan berlangsung menjelang pengundangan.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan materi rancangan norma tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam rapat konsinyering.

Sidang di Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima berbagai keterangan terkait polemik keabsahan syarat administrasi tersebut.