Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran Bersama tentang digitalisasi layanan jemaah haji.

Kebijakan tersebut memanfaatkan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mencegah praktik kecurangan.

Penandatanganan dokumen itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jumat (9/10).

Kerja sama lintas kementerian ini melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan secara bersama-sama.

Tito menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk membuat pelayanan jemaah haji menjadi jauh lebih tertib.

Pemanfaatan data kependudukan diharapkan mampu memperkuat proses verifikasi terhadap seluruh calon jemaah haji.

Indonesia memegang status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia saat ini.

Tingginya jumlah calon jemaah yang tidak sebanding dengan kuota memicu antrean keberangkatan yang sangat panjang.

Kondisi antrean panjang tersebut dinilai berpotensi membuka celah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan administrasi.

Penyimpangan yang mungkin timbul meliputi praktik percaloan hingga upaya mendahului antrean menggunakan identitas lain.

Tito mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah yang berupaya memangkas masa tunggu bagi para calon jemaah.

Upaya pemangkasan tersebut harus diimbangi sistem digital agar keakuratan identitas calon jemaah terjamin.

Kementerian Dalam Negeri menyediakan basis data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Basis data itu dilengkapi informasi biometrik untuk memverifikasi identitas seseorang secara akurat.

Verifikasi biometrik tersebut mencakup pengenalan wajah, sidik jari, hingga pemindaian iris mata.

Surat Edaran Bersama ini juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi layanan.

Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan di daerah diminta bersinergi dengan kantor wilayah kementerian terkait.

Aspek kesehatan menjadi perhatian penting karena merupakan syarat wajib sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan proses administrasi serta pemeriksaan kesehatan berjalan tertib.

Penanganan di tiap daerah yang tertib diharapkan tidak menimbulkan masalah hukum maupun kegaduhan sosial.

Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim.

Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bersama sejumlah pejabat terkait juga hadir dalam acara itu.