Cegah praktik calo, digitalisasi layanan haji gunakan data dukcapil
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran Bersama tentang digitalisasi layanan jemaah haji.
Kebijakan tersebut memanfaatkan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mencegah praktik kecurangan.
Penandatanganan dokumen itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jumat (9/10).
Kerja sama lintas kementerian ini melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan secara bersama-sama.
Tito menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk membuat pelayanan jemaah haji menjadi jauh lebih tertib.
Pemanfaatan data kependudukan diharapkan mampu memperkuat proses verifikasi terhadap seluruh calon jemaah haji.
Indonesia memegang status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di seluruh dunia saat ini.
Tingginya jumlah calon jemaah yang tidak sebanding dengan kuota memicu antrean keberangkatan yang sangat panjang.
Kondisi antrean panjang tersebut dinilai berpotensi membuka celah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan administrasi.
Penyimpangan yang mungkin timbul meliputi praktik percaloan hingga upaya mendahului antrean menggunakan identitas lain.
Tito mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah yang berupaya memangkas masa tunggu bagi para calon jemaah.
Upaya pemangkasan tersebut harus diimbangi sistem digital agar keakuratan identitas calon jemaah terjamin.
Kementerian Dalam Negeri menyediakan basis data kependudukan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Basis data itu dilengkapi informasi biometrik untuk memverifikasi identitas seseorang secara akurat.
Verifikasi biometrik tersebut mencakup pengenalan wajah, sidik jari, hingga pemindaian iris mata.
Surat Edaran Bersama ini juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi layanan.
Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan di daerah diminta bersinergi dengan kantor wilayah kementerian terkait.
Aspek kesehatan menjadi perhatian penting karena merupakan syarat wajib sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk memastikan proses administrasi serta pemeriksaan kesehatan berjalan tertib.
Penanganan di tiap daerah yang tertib diharapkan tidak menimbulkan masalah hukum maupun kegaduhan sosial.
Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim.
Selain itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono bersama sejumlah pejabat terkait juga hadir dalam acara itu.
Update Terbaru
Euro Truck Simulator 2 Pecahkan Rekor Pemain Berkat DLC Baru
Rabu / 18-11-2026, 05:14 WIB
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






