Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan rencana pemanfaatan wilayah terpencil.

Ia berniat menjadikan pulau-pulau kosong yang tidak berpenghuni sebagai lokasi rehabilitasi khusus bagi narapidana kasus narkotika.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan itu difokuskan untuk menjalankan program rehabilitasi serta reedukasi sekaligus menangani masalah kelebihan kapasitas warga binaan.

Pemerintah melihat banyak pulau kosong dengan luas mencapai 700 hektare yang dinilai potensial untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembinaan.

Pelaksanaan program pembinaan di wilayah terpencil tersebut nantinya akan melibatkan unsur dari TNI dan Polri.

Para narapidana akan mendapatkan pelatihan kedisiplinan serta diarahkan untuk bertani atau menjadi nelayan selama masa pembinaan.

Selain melibatkan aparat keamanan, pemerintah juga mengusulkan pembentukan lembaga baru yang memiliki wewenang khusus.

Lembaga baru yang diusulkan tersebut direncanakan bernama Badan Rehabilitasi Narkotika Nasional.

Usulan keterlibatan TNI-Polri beserta pembentukan badan khusus ini akan dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

RUU tersebut nantinya akan segera dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar reedukasi dan rehabilitasi bagi narapidana narkotika segera disiapkan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa kementeriannya bersama instansi terkait sedang mematangkan kebijakan tersebut.

Program rehabilitasi dan reedukasi ini rencananya akan menyasar para narapidana kasus narkotika yang masih berada pada usia produktif.