Gojek menyatakan siap mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Perusahaan juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah agar penerapan regulasi tersebut dapat berjalan secara efektif.

Implementasi Komisi dan Pengaturan Layanan

Peraturan Presiden ini mencakup aturan mengenai skema bagi hasil layanan penumpang roda dua, tarif, hingga layanan pengantaran barang.

Sebelumnya, Gojek telah menerapkan komisi sebesar 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua sejak 1 Juli lalu.

Untuk layanan pengiriman makanan dan barang, pihak manajemen kini masih menunggu aturan turunan dari kementerian terkait.

Kesejahteraan mitra pengemudi ditegaskan tetap menjadi prioritas utama bagi operasional perusahaan.

Berbagai manfaat seperti program apresiasi, jaminan sosial, beasiswa, hingga umrah gratis terus diberikan kepada mitra.

Koordinasi Antarkementerian dan Penyelarasan Aturan

Pemerintah bersama DPR sebelumnya telah mengumumkan sejumlah pokok bahasan dalam regulasi baru tersebut yang melibatkan lintas kementerian.

Kementerian UMKM akan memimpin aturan pelaksana sebagai turunan, sementara tarif angkutan penumpang diatur oleh Kementerian Perhubungan.

Selain itu, layanan pengantaran barang dan makanan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ketiga kementerian ini nantinya akan membentuk forum komunikasi bersama guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan berjalan lancar.