Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menegaskan aksi premanisme hingga pungutan liar akan ditindak tegas oleh seluruh jajaran Korps Bhayangkara.

Langkah tersebut menjadi upaya Polri untuk menjaga keamanan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif.

Gangguan terhadap dunia usaha perlu ditangani sejak awal agar tidak berkembang menjadi persoalan pidana.

Komitmen Menjaga Iklim Investasi Nasional

Pihak kepolisian berkomitmen menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterbitkan pada Kamis.

Dalam banyak kasus, gangguan keamanan di sektor usaha dapat terjadi sejak tahap pembangunan.

Karenanya, seluruh jajaran diminta untuk hadir memberikan pelayanan, mediasi, hingga mitigasi pencegahan gangguan.

Banyak keluhan muncul dari masyarakat dan pengusaha yang menghadapi gangguan kamtibmas saat proses pembangunan berlangsung.

Sepanjang 2026, tercatat sudah ada 1.281 laporan polisi terkait gangguan sektor usaha.

Dari jumlah itu, sebanyak 915 laporan telah diselesaikan dengan Clearance Rate sebesar 71,43 persen.

Penanganan tersebut mencakup kawasan pasar, pertokoan, sentra UMKM, Proyek Strategis Nasional, serta sektor konstruksi dan logistik.

Penguatan penegakan hukum juga dilakukan melalui penanganan kasus premanisme secara masif.

Dari 41.873 kasus yang ditangani, sebanyak 29.197 perkara telah diselesaikan dengan menetapkan 55.941 tersangka.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 4.255 unit kendaraan bermotor dan 2.717 senjata tajam.

Selain itu, petugas menyita 6.510 alat komunikasi serta uang tunai Rp16,1 miliar.