Program Makan Bergizi Gratis kini hampir menginjak usia dua tahun sejak kali pertama diresmikan pada Januari 2025.

Badan Gizi Nasional melakukan transformasi besar-besaran untuk memperbaiki tata kelola program tersebut.

Pembenahan Sasaran dan Seleksi Dapur

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan pencoretan sebanyak 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat.

Langkah tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan menjadi semakin tepat sasaran.

Mayoritas sekolah yang dikeluarkan adalah sekolah swasta bertaraf internasional serta institusi yang sudah mandiri secara finansial.

Prioritas utama kini diberikan kepada satuan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Contohnya meliputi wilayah Maluku dan Papua di mana belasan ribu satuan pendidikan belum terlayani.

Badan Gizi Nasional juga melakukan validasi ulang terhadap 27.022 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebelum menerbitkan surat penetapan.

Pemerintah juga menindak tegas dapur penyedia yang tidak memenuhi syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Pengawasan dan Evaluasi Anggaran

Produk makanan kini wajib dikonsumsi paling lama empat jam sejak matang dengan penanda waktu yang jelas.

Sekolah diperkenankan menolak makanan jika tidak ada label waktu aman konsumsi pada wadah penyajian.

Sistem penilaian digital juga disiapkan agar pihak sekolah dapat memberikan evaluasi langsung terhadap layanan penyedia.

Dari sisi anggaran, Badan Gizi Nasional mengajukan pagu sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah penutupan dapur yang melanggar standar sudah berada di jalur yang tepat.

Pengawasan ketat perlu terus ditingkatkan untuk mencegah potensi masalah kesehatan pada penerima manfaat.