Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum.

Kritik tersebut disampaikan menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik syarat pencalonan dalam pemilu.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan para komisioner KPU sebaiknya tidak lagi maju sebagai penyelenggara pemilu.

Menurutnya, langkah tersebut berkaitan erat dengan aspek tanggung jawab moral serta etika dalam bernegara.

Ia menilai proses persidangan di MK telah memperlihatkan berbagai persoalan dalam tubuh lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Komarudin menyebut proses kerja yang panjang dengan anggaran besar justru menghasilkan catatan kinerja yang dinilai kurang optimal.

Dalam pandangannya, jajaran KPU harus memegang penuh tanggung jawab moral atas seluruh proses penyelenggaraan yang telah berlangsung.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 pada Selasa malam.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Persidangan tersebut juga mengungkapkan bahwa tidak ditemukan dokumen ijazah yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Gibran menyatakan sikap menghormati putusan lembaga peradilan dan memilih fokus bekerja.