Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online pada Rabu 8 Oktober 2026 di Jakarta.

Regulasi baru ini dirancang untuk mengatur sektor transportasi online yang mencakup layanan angkutan orang, barang, serta pengantaran makanan.

Penerbitan regulasi tersebut merupakan pelaksanaan dari komitmen yang sebelumnya sempat dijanjikan oleh Presiden Prabowo ketika perayaan hari buruh internasional atau May Day.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa aturan itu hadir setelah melalui proses harmonisasi yang cukup panjang untuk mengakomodasi layanan roda dua.

Kemensetneg kemudian merilis aturan tersebut secara resmi agar sektor transportasi online roda dua, barang, dan makanan memiliki landasan hukum yang jelas.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa regulasi ini sudah menampung berbagai masukan dari unsur elemen terkait.

Cakupan aturan tersebut juga diperluas hingga mencakup sektor penghantaran barang serta produk makanan yang berada di dalam ekosistem transportasi online.

Sejumlah kementerian terkait nantinya memegang peran penting dalam menjabarkan ketentuan teknis yang tertuang di dalam Perpres tersebut secara lebih terperinci.

Kementerian Perhubungan akan berfokus menangani aturan tarif pengangkutan orang yang berlaku di lapangan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan memusatkan perhatian pada pengaturan sektor angkutan barang.