Pemerintah bersama DPR tengah mematangkan aturan pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi atau BUK Migas melalui pembahasan draf RUU Migas.

Regulasi ini mencakup ketentuan rinci mengenai pembentukan modal awal lembaga tersebut.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 66 hingga Pasal 69 di dalam draf regulasi yang sedang dibahas. Modal awal BUK Migas dirancang bersumber dari tiga komponen utama kekayaan negara.

Tiga Komponen Modal Awal BUK Migas

Komponen pertama modal awal berasal dari seluruh Barang Milik Negara pada kegiatan usaha hulu.

Komponen kedua mencakup Barang Milik Negara yang sebelumnya dikelola Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta SKK Migas.

Sementara itu, komponen ketiga berupa modal kerja yang bersumber dari persentase tertentu penerimaan negara bukan pajak pada kegiatan hulu sebelum BUK Migas terbentuk.

Pasal 67 juga mengatur tiga sumber pendapatan BUK Migas dari sektor hulu.

Pendapatan tersebut berasal dari hasil pengusahaan kegiatan hulu, pengelolaan seluruh Barang Milik Negara, serta pendapatan sah lainnya.

Anggaran operasional lembaga ini nantinya juga bersumber dari sebagian pendapatan yang diperoleh BUK Migas.

Pasal 69 mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan serta tata kelola BUK Migas lewat peraturan presiden.

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan target penyelesaian daftar inventarisasi masalah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan kementeriannya menargetkan daftar inventarisasi masalah RUU Migas rampung pada tanggal 22 Oktober 2026.

Koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk mengejar tenggat waktu tersebut.

Penyusunan daftar inventarisasi masalah ini mengacu pada Surat Presiden dari Prabowo Subianto yang diterima Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Proses konsolidasi antar kementerian dan lembaga kini masih berjalan.