Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap temuan mengejutkan mengenai praktik joki tugas akhir di dunia pendidikan tinggi.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas Pendidikan, praktik joki skripsi tersebut ditemukan di 91% kampus Indonesia.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi menjelaskan bahwa survei itu mengukur dimensi karakter dan tata kelola.

Dalam dimensi karakter, terungkap masih ada mahasiswa yang menggunakan jasa pihak lain untuk menyelesaikan tugas akhir mereka.

Pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerima laporan terkait mahasiswa yang membayar orang lain untuk mengerjakan skripsi dari 43% responden.

Fenomena ini marak terjadi akibat tingginya permintaan mahasiswa yang menginginkan cara instan serta peluang ekonomi bagi penyedia jasa.

Penyedia jasa joki skripsi kini menawarkan jasanya secara terbuka melalui media sosial tanpa sembunyi-sembunyi.

Tarif yang dipatok untuk satu pengerjaan skripsi sangat bervariatif, mulai dari Rp3 juta hingga Rp10 juta.

Berbagai alasan mendasari penggunaan jasa joki, mulai dari tumpukan tugas, kesulitan mengatur waktu, hingga bekerja sambil kuliah.

Alasan lainnya mencakup kendala dalam menguasai metode penelitian serta kesulitan mendapatkan bimbingan yang memadai dari dosen.

Situasi ini memicu masalah integritas akademik karena lulusan tidak menulis karya ilmiah mereka secara mandiri.

Kementerian Pendidikan sebelumnya menyatakan bahwa praktik perjokian tersebut sangat bertentangan dengan asas pendidikan tinggi.