Lembaga legislatif disebut mempunyai peluang untuk mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah tersebut dapat ditempuh parlemen dengan memanfaatkan sarana resmi seperti hak angket ataupun pembentukan panitia khusus.

Pernyataan itu disampaikan oleh Deddy Yevri Hanteru Sitorus selaku Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Meski demikian, kepastian mengenai kapan mekanisme politik tersebut akan mulai bergulir di parlemen masih belum ditentukan.

Poin krusial dalam putusan tersebut menyoroti ketiadaan dokumen pendukung berupa ijazah sekolah menengah atas atas nama Gibran.

Persyaratan administrasi pendaftaran dalam ajang Pemilu Presiden 2024 lantas memicu dugaan cacat hukum sejak awal pencalonan.

Mahkamah Konstitusi sendiri sebelumnya memutuskan untuk tidak menerima permohonan gugatan terkait sengketa keabsahan ijazah tersebut.

Dalam proses persidangan perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026, majelis hakim tidak menemukan sertifikat diploma atau ijazah SMA.

Dugaan pelanggaran hukum serta perbuatan tercela yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dinilai patut diduga terjadi akibat adanya keterpilihan yang melanggar ketentuan syarat.

Oleh karena itu, MK menyerahkan kewenangan kepada lembaga lain untuk menempuh proses hukum maupun mekanisme politik.

Pihak yang memiliki kedudukan hukum pun dimungkinkan untuk melayangkan gugatan terhadap pihak-pihak terkait atas dugaan rekayasa syarat pencalonan.