Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana mempercepat proses evaluasi pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2027.

Kebijakan penataan kuota produksi tersebut disampaikan dalam forum BIG Downstream Insight yang berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna membenahi prosedur.

Pembenahan ini dilakukan agar tercipta keselarasan pemahaman antara pihak pemerintah dan para pelaku usaha tambang di lapangan.

Melalui perbaikan prosedur tersebut, proses evaluasi tidak perlu menunggu hingga batas waktu maksimum yang ditentukan oleh ketentuan.

Ditjen Minerba juga telah meminta para pemohon izin untuk melaporkan estimasi rencana produksi untuk tahun depan secara lebih awal.

Pemetaan kapasitas pasokan hulu dan kebutuhan pemurnian smelter dapat dilakukan sejak dini agar alokasi kuota lebih jelas.

Pemerintah menegaskan tidak memiliki tendensi untuk menahan cadangan bijih nikel agar awet atau mendahulukan impor dari luar.

Alokasi komoditas akan terus diperbaiki secara proporsional dengan berbasis pada kondisi spasial di setiap wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, pendaftaran RKAB tahunan dibuka mulai tanggal 1 Oktober hingga 15 November.

Penetapan kuota akumulatif produksi nikel tahun ini diperkirakan berada di kisaran 260 juta hingga 270 juta metrik ton.

Sementara itu, total realisasi produksi hingga akhir tahun diproyeksikan mampu menembus angka 290 juta metrik ton.