Menteri Perdagangan Budi Santoso menetapkan target agar kesepakatan dagang Indonesia dengan Uni Eropa bisa diteken pada akhir bulan Oktober 2026.

Perjanjian tersebut diharapkan mulai berlaku pada bulan Januari 2027 mendatang.

Langkah percepatan ini dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekosongan fasilitas tarif bagi eksportir nasional.

Fasilitas Generalized System of Preferences dari Uni Eropa dijadwalkan berakhir pada penghujung tahun 2026.

Kendala teknis yang sedang dibahas menyangkut penggunaan bahasa dalam dokumen perjanjian resmi.

Pihak Indonesia menginginkan dokumen memakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Sementara itu, perwakilan Uni Eropa masih mendiskusikan kebutuhan penerjemahan ke seluruh bahasa anggota mereka.

Pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Prancis telah dilakukan untuk membahas perkembangan isu bahasa tersebut.

Pemerintah juga berencana mempercepat proses ratifikasi di dalam negeri setelah penandatanganan selesai.

Konsultasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah disiapkan guna menentukan mekanisme ratifikasi yang tepat.

Penerapan aturan presiden dipertimbangkan untuk mempercepat berlakunya kerja sama ekonomi komprehensif ini.

Sekitar 90 persen pos tarif Indonesia ditargetkan langsung nol persen begitu aturan baru ini berjalan.

Selain sektor perdagangan, kemitraan strategis ini turut mencakup peluang investasi di bidang energi terbarukan.

Kerja sama tersebut juga merambah sektor digital, keamanan siber, pertanian, manufaktur, serta teknologi.