Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Malinau.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau secara mendalam kondisi infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.

Tito mendapati laporan bahwa akses jalan di wilayah perbatasan mengalami kerusakan cukup parah.

Kondisi tersebut dinilai telah menghambat kelancaran arus transportasi dan distribusi logistik masyarakat setempat.

Ia menyebutkan bahwa warga setempat kerap harus melalui jalur udara atau sungai selama berhari-hari.

Situasi ini memicu keprihatinan mendalam dari pihak pemerintah pusat terhadap mobilitas warga.

Sebagai tindak lanjut, Tito memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemkab Malinau pada hari Selasa.

Rapat itu secara khusus membahas penanganan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.

Pembangunan infrastruktur perbatasan dipandang bukan sekadar masalah konektivitas wilayah.

Langkah strategis ini juga berfungsi langsung untuk memperkuat rasa nasionalisme warga.

Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan negara dalam membendung potensi infiltrasi luar.

Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan kesanggupan menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun.

Proyek pengerjaan infrastruktur tersebut dijadwalkan berlangsung pada rentang tahun 2027 hingga 2029.

Berdasarkan laporan terkait, total anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp32 triliun.

Mendagri meminta Kementerian PU mematangkan konsep beserta skala prioritas pembangunan.

Hasil pematangan konsep itu nantinya akan dilaporkan langsung kepada Presiden.