Keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan wakil presiden di Pilpres 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pengucapan putusan perkara ini pada Selasa malam pukul 20.00 WIB.

Pihak Penggugat dan Detail Petitum

Sejumlah pihak bertindak sebagai pemohon dalam perkara ini termasuk KIPP, Partai Ummat, serta Denny Indrayana.

Selain itu, terdapat enam warga dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M. S.

Sihombing.

Dalam dokumen permohonan, para pemohon meminta majelis hakim untuk mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.

Denny mengungkapkan dokumen syarat pencalonan Gibran berupa surat keterangan penyetaraan dari kementerian pendidikan.

Surat tersebut menyatakan studi yang ditempuh setara dengan kelas 12 SMA atau SMK peminatan akuntansi.

Para pemohon menilai ketentuan syarat pendidikan dalam Undang-undang Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi.

Mereka meminta penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden dinyatakan mengandung cacat hukum sejak semula.

Sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan paslon dan hasil pemilu juga dimohonkan untuk dibatalkan.

Pemohon turut meminta pembatalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden yang telah dilaksanakan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat juga diminta menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru sesuai undang-undang.