Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mempertanyakan sikap sejumlah lembaga pemeringkat global. Ia menilai lembaga tersebut tebang pilih terhadap indikator ekonomi makro Indonesia.

Airlangga merasa heran karena makroprudensial Indonesia tergolong jauh lebih konservatif dibanding negara tetangga maupun negara maju. Namun, lembaga rating internasional tetap mematok Indonesia pada standar tinggi.

Ia menyebutkan bahwa rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto berada di level 41 persen. Defisit anggaran negara juga selalu terjaga di bawah 3 persen.

Airlangga lantas membandingkan kondisi tersebut dengan catatan ekonomi negara lain. Amerika Serikat mencatat defisit 5,8 persen dengan utang terhadap GDP mencapai 123,3 persen.

Sementara itu, India memiliki defisit minus 4,4 persen dengan utang 83,10 persen. Jepang mencatat defisit minus 0,6 persen tetapi beban utangnya mencapai 248,7 persen.

Singapura bahkan mencatat anggaran positif 1,9 persen dengan rasio utang di angka 171,3 persen. Kondisi ini lantas memicu tanda tanya besar di kalangan pemerintah.

Pemerintah mempertanyakan motif di balik penilaian ketat lembaga rating dunia terhadap postur fiskal Indonesia. Airlangga juga mempertanyakan alasan negara lain diperbolehkan sementara Indonesia tidak.

Di tengah tekanan penilaian global, Airlangga memastikan ketahanan ekonomi nasional masih sangat solid. Indonesia mampu mencatat pertumbuhan di angka 5,45 persen.