Tidak Mempersoalkan Keyakinan, Namun Mencegah Propaganda

Meski melarang konser tersebut, Yusril memberikan klarifikasi penting terkait sikap pemerintah terhadap latar belakang sang musisi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mempersoalkan keyakinan keagamaan Israel Houghton, maupun profesinya sebagai musisi yang kerap membawakan lagu-lagu rohani.

"Pemerintah tidak dalam posisi menilai keyakinan keagamaan seseorang. Yang menjadi perhatian pemerintah adalah jangan sampai kegiatan apa pun di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina,” jelas Yusril.

Pemerintah ingin memastikan bahwa panggung hiburan di Indonesia tidak disalahgunakan untuk menyebarkan pesan-pesan politik yang dapat mencederai solidaritas nasional terhadap isu kemanusiaan di Palestina.

Polri Tegas Tolak Izin Demi Jaga Kamtibmas

Untuk merealisasikan keputusan ini, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi vital. Di antaranya adalah Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dari hasil koordinasi tersebut, Polri melalui Polda Metro Jaya memberikan sikap yang sangat jelas. Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta mencegah potensi gejolak di tengah masyarakat, pertunjukan musik tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan izin keramaian.

"Jadi, dari sisi perizinan kegiatan, pertunjukan itu tidak akan mendapatkan izin dari Kepolisian. Pemerintah tentu harus mempertimbangkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan," papar Yusril.

Keanehan Penyelenggara: Tiket Sudah Dijual, Izin Belum Ada

Di tengah keputusan penolakan yang tegas, terdapat fakta mengejutkan yang diungkapkan oleh Yusril terkait cara kerja Event Organizer (EO) atau panitia penyelenggara.

Hingga saat pemerintah dan Polri menyatakan penolakan, ternyata belum ada satu pun permohonan resmi penyelenggaraan pertunjukan yang diajukan kepada kepolisian. Padahal, tiket konser tersebut sudah beredar dan dijual secara bebas melalui platform online.

“Yang juga agak mengherankan bagi saya adalah bagaimana tiket sudah dijual secara online, sementara izin untuk menyelenggarakan pertunjukannya sendiri belum ada," tutup Yusril dengan nada heran.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi para penyelenggara acara di Indonesia untuk selalu mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan, serta lebih peka terhadap sensitivitas politik dan sosial yang berlaku di Tanah Air sebelum mendatangkan artis internasional.