Sebanyak 13 orang saksi dari unsur penyelenggara travel umrah memenuhi panggilan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa.

Kehadiran para saksi tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengisian kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan pengembalian dana ke rekening penampungan.

Tercatat ada enam orang saksi yang menyerahkan pengembalian dana dengan nominal yang bervariasi.

Pemeriksaan saksi ini dilakukan guna membuktikan aliran dana serta mekanisme pengelolaan kuota haji tambahan yang melibatkan asosiasi terkait.

Kasus korupsi tersebut menyeret empat orang terdakwa dengan estimasi kerugian negara yang mencapai Rp622.090.207.166,41.

Para terdakwa yang diadili meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beserta sejumlah pihak dari unsur swasta dan asosiasi.

Sejumlah nama saksi yang hadir di antaranya Hud Rifky Assegaf dari PT Madani Prabu Jaya serta Syihabul Mutaqin dari PT Maslahatul Ummah Internasional.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus lainnya seperti Ali Makki dan Amaluddin untuk dimintai keterangan di persidangan.