Kementerian Haji dan Umrah mengadakan pertemuan koordinasi strategis bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada hari Kamis.

Agenda utama pertemuan tersebut berfokus pada pemadanan data kependudukan jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu.

Selain itu, rapat ini juga membahas upaya penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji di berbagai daerah.

Integrasi langsung dilakukan antara Siskohat milik Kemenhaj dan basis data Dukcapil milik Kemendagri.

Langkah penyelarasan ini memastikan Nomor Induk Kependudukan, domisili, dan status kependudukan jemaah terhubung secara real-time.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa pemadanan data ini bertujuan melindungi hak-hak jemaah.

Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk manipulasi atau perubahan data yang sempat terjadi di masa lalu.

Pemerintah memastikan proses sinkronisasi sistem ini sama sekali tidak menggeser nomor porsi keberangkatan jemaah.

Selain validasi data, pemerintah daerah dilibatkan guna menetapkan standar medis serta standarisasi biaya pemeriksaan kesehatan.

Tarif pemeriksaan kesehatan tersebut dipastikan berada pada tingkat yang wajar agar tidak memberatkan calon jemaah.