Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar menilai perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 yang baru diajukan ke Mahkamah Konstitusi semestinya sudah tidak dapat diterima.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi perkara yang teregister dengan nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 mengenai penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, aturan mengenai sengketa hasil pemilu mempunyai batasan waktu pengajuan yang sangat ketat setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil akhir.

Patrialis mempertanyakan alasan pengajuan sengketa hasil Pilpres 2024 yang baru dilakukan lebih dari dua tahun setelah rangkaian proses pemilu selesai.

Ia menambahkan, apabila ada substansi lain yang ingin diuji, mekanisme hukum yang dipakai harus disesuaikan secara tepat dengan objek persoalannya.

Sebagai contoh, ia menyebut pengujian undang-undang dapat ditempuh melalui jalur judicial review jika memang ada norma yang ingin dipersoalkan.

Perkara terkait syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024 ini diajukan oleh sejumlah pihak, termasuk Komite Independen Pemantau Pemilu dan Partai Ummat.