Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Fatahilah Akbar menyampaikan usulan dalam rapat dengar pendapat umum lanjutan.

Dia mengusulkan agar undang-undang tersebut bisa merampas aset sah apabila sudah tercemar akibat tindak pidana.

Rapat tersebut berlangsung bersama Komisi III DPR pada Senin untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Fatahilah menilai aset sah sebesar nilai kejahatan tetap bisa disita jika sudah bercampur atau dicuci.

Contoh aset tercemar mencakup harta yang hilang di luar negeri, dihabiskan, atau telah diinvestasikan.

Meskipun demikian, proses penyitaan aset tersebut harus tetap melalui putusan pidana yang sah.

Nilai aset yang disita juga harus sesuai dengan besaran nilai tindak pidana.

Namun, keuntungan investasi dari aset tersebut juga dapat disita jika terbukti berasal dari kejahatan.

Usulan ini merujuk pada prinsip hukum bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya.

Fatahilah menjelaskan lebih lanjut bahwa aset tercemar merupakan hasil tindak pidana yang wujud aslinya sudah tidak dapat ditemukan lagi di lapangan.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar batasan nilai harta yang disita tetap proporsional dengan besaran kejahatan yang dilakukan.

Pengecualian berlaku apabila aset tersebut telah berkembang melalui investasi, di mana keuntungannya turut terbukti berasal dari hasil kejahatan.

Melalui penerapan prinsip hukum bahwa kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi siapa pun, mekanisme ini diharapkan mampu menutup celah bagi pelaku untuk menikmati hasil perbuatannya.