Perlindungan data pribadi nasabah pinjaman daring atau pinjol masih menghadapi berbagai tantangan berat dalam penerapannya di Indonesia.

Padahal, negara ini telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tantangan Pengawasan Data Nasabah Pinjol

Aturan OJK mewajibkan penyelenggara pinjaman daring mematuhi POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai pengendali data.

Namun, lemahnya pengawasan terhadap penagihan dan penggunaan data oleh pihak ketiga masih perlu segera dibenahi oleh regulator.

Direktur Program Paramadina Public Policy Institute Annisa R. Leofianti menyatakan bahwa penyalahgunaan data nasabah terjadi akibat insentif bisnis keliru.

Selain itu, penegakan hukum yang belum sepadan membuat pelanggaran serupa terus berulang di tengah masyarakat.

Dalam praktik penagihan yang buruk, data pribadi sering kali diperlakukan layaknya agunan pinjaman.

Ancaman penyebaran data hingga mempermalukan peminjam kerap dipakai untuk menekan nasabah.

Risiko sanksi yang dinilai lebih kecil dari keuntungan membuat pihak penagih mengabaikan aturan yang berlaku.

Perusahaan pinjol tetap memegang tanggung jawab utama atas pemrosesan data meskipun menggunakan jasa pihak ketiga.

Platform idealnya harus memastikan data untuk mitra penagih hanya sebatas kebutuhan mendesak.

Pengawasan industri pinjol dinilai masih cenderung berbasis dokumen dan bersifat reaktif oleh para pengamat.

Audit teknis terhadap jejak akses data serta pembatasan akses debt collector sangat diperlukan.

Hasil pengawasan dan sanksi tegas juga perlu diumumkan secara terbuka kepada publik.

Pembagian kewenangan antara OJK dan Komdigi perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kekosongan pengawasan.

Penegakan hukum yang tegas dinilai mampu mengurangi kecenderungan korban mengambil tindakan sendiri.