Pengembangan kawasan berbasis alam menuntut adanya ruang dialog terbuka serta pengawasan yang konsisten terhadap kondisi ekosistem.

Prinsip tersebut tercermin dalam dinamika hubungan antara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat dan pihak Eiger terkait pengelolaan wilayah di Bogor.

Setelah menyampaikan kritik serta masukan mengenai potensi dampak lingkungan, WALHI kembali mendatangi lokasi guna memantau tindak lanjut rekomendasi ekologis.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sangat bergantung pada sikap terbuka pengelola.

Menurutnya, kesediaan menerima masukan independen merupakan hal yang jarang ditemukan pada pelaku bisnis lain.

Integrasi Sains dan Ketaatan Hukum

Aspek kepatuhan hukum dan kajian ilmiah menjadi fokus utama dalam peninjauan langsung di lapangan.

WALHI Jawa Barat mengonfirmasi bahwa kelengkapan dokumen perizinan lingkungan, seperti izin tata ruang hingga perizinan bangunan, telah diproses sejak tahun 2018.

Kendati demikian, ketaatan administratif dipandang sebagai tahap permulaan dalam menjaga kelestarian alam.

Pengelolaan kawasan turut melibatkan pakar interdisipliner guna memastikan perlindungan ekosistem didasarkan pada pendekatan sains.

Proses pengawasan lingkungan diposisikan sebagai langkah jangka panjang yang melibatkan akademisi serta masyarakat sipil.

Model kolaborasi melalui konsep Pentahelix ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha lain dalam memanfaatkan kawasan alam.