Pelaku industri jasa pertambangan meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperjelas regulasi masa transisi kontrak eksisting.

Permintaan ini muncul setelah berlakunya Keputusan Menteri ESDM Nomor 365. K/MB.

01/MEM. B/2026 pada Sabtu (3/10/2026).

Direktur PT Zubay Mining Indonesia, Muhammad Emil, menilai aturan baru tersebut belum memuat rincian ketentuan peralihan.

Regulasi itu juga belum menjelaskan mekanisme perlakuan terhadap kontrak kerja sama afiliasi yang sedang berjalan di lapangan.

Emil menyarankan perusahaan pertambangan untuk segera melakukan tinjauan teknis terhadap seluruh kesepakatan kerja sama. Langkah ini penting guna menyesuaikan diri dengan mekanisme persetujuan pemerintah yang baru.

Kontrak yang sudah ada tidak otomatis batal, tetapi perusahaan perlu segera mereview kontraknya. Penilaian kapabilitas kontraktor lokal secara holistik juga ditekankan agar implementasinya dapat berjalan bertahap.

Penerapan aturan tanpa mempertimbangkan kesiapan penyedia jasa dalam negeri dikhawatirkan memicu kemacetan operasional. Kondisi ini berpotensi mengganggu pencapaian target produksi nasional serta keberlanjutan investasi.

Sementara itu, Shanghai Metals Market dalam riset tertulis pada Selasa (29/9/2026) mencatat pembatasan penggunaan jasa pertambangan terafiliasi.

Pengecualian hanya diberikan untuk penugasan pemerintah seperti pemenuhan kewajiban pasar domestik.

Lembaga riset tersebut menilai ketiadaan klausul perlakuan khusus bagi kontrak lama memicu ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan aturan batas waktu keputusan persetujuan kementerian berpotensi memicu risiko kontraktual di sektor pertambangan.