Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai perlindungan sisa kuota internet pelanggan saat ini masih belum maksimal.

Hasil evaluasi awal terhadap layanan operator seluler menunjukkan bentuk perlindungan yang diberikan masih berupa notifikasi.

Hal tersebut dinilai belum sepenuhnya menjaga nilai ekonomi dari kuota yang belum terpakai oleh pelanggan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Fathurokhman Adiwidjaja, menjelaskan operator telah menyediakan skema roll over dan non-roll over.

Namun, bentuk perlindungan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pelanggan dalam memanfaatkan sisa kuota.

Pernyataan itu disampaikan Ervan dalam jumpa pers di Jakarta pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan hak pelanggan atas sisa kuota internet.

Ervan menegaskan putusan tersebut tidak membatasi operator dalam memilih skema layanan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Kendati demikian, operator tetap perlu memastikan kuota yang tersisa masih dapat dinikmati serta dimanfaatkan oleh pelanggan.

Ketentuan dalam putusan MK juga tidak mengharuskan semua jenis paket internet untuk menerapkan skema roll over.

Fokus utamanya adalah perlindungan substantif terhadap hak pelanggan atas kuota yang masih tersedia dalam paket.

Komdigi menetapkan tanggal 28 September 2026 sebagai batas bagi operator untuk menyampaikan laporan pertama.

Laporan dari operator seluler tersebut menjadi bagian dari proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah berharap pengawasan ini dapat memastikan pelaksanaan putusan MK memberikan perlindungan nyata bagi konsumen.