Profil Lengkap Irwan Meilano, Guru Besar ITB yang Resmi Dilantik Prabowo Sebagai Wakil Menteri KKP 2026: Dari Akademisi hingga Pengambil Kebijakan Maritim
Dinamika pemerintahan Indonesia kembali mengalami penyegaran strategis di sektor maritim. Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc. sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP). Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara ini menandai babak baru bagi seorang akademisi kawakan untuk mengalihkan dedikasinya dari "menara gading" kampus menuju garda terdepan pembuatan kebijakan maritim nasional.
Irwan Meilano tidak datang dengan tangan kosong. Ia melengkapi jajaran pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Didit Herdiawan Ashaf, yang juga merangkap sebagai Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah cerdas pemerintah untuk menyinergikan pendekatan akademis-tekokratis dengan eksekusi pembangunan infrastruktur pesisir secara terpadu.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Irwan Meilano? Bagaimana perjalanan panjangnya hingga dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengemban amanah berat di sektor kelautan dan perikanan? Berikut ulasan mendalam mengenai profil, rekam jejak, dan visi yang dibawanya.
Transisi Berani dari Kampus ke Gedung Pemerintahan
Keputusan Irwan Meilano untuk menerima jabatan sebagai Wakil Menteri KKP merupakan sebuah transisi karier yang penuh makna. Sebelum dilantik, ia tengah menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2025–2030.
Meninggalkan posisi strategis di salah satu institusi pendidikan terbaik di Indonesia demi mengabdi langsung kepada negara menunjukkan kedalaman rasa nasionalisme yang dimilikinya. Selama seperempat abad, Irwan telah mengabdikan diri untuk mencetak generasi muda bangsa yang unggul di bidang kebumian. Kini, ia siap menerapkan ilmu tersebut untuk mengatasi tantangan nyata di lapangan, mulai dari penataan zonasi wilayah pesisir hingga pemberantasan illegal fishing yang membutuhkan pendekatan teknologi spasial yang akurat.
Update Terbaru
Toyota Land Cruiser 300 Disulap Jadi Kendaraan Ekspedisi, Ground Clearance Naik 40 mm
Rabu / 18-11-2026, 12:37 WIB
Klarifikasi TMK usai Buat Anak Menangis: Borong Donat Kunafa Hanya Candaan, Klaim Sudah Berdamai
Rabu / 18-11-2026, 12:36 WIB
Agenda Global MSP 2026 Bali Pertemukan Pakar Bahas Tata Ruang
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Aset Pemerintah Belum Diasuransikan, OJK Ingatkan Risiko Beban APBN
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Chery J6T CSH Siap Meluncur Masuki Segmen SUV Medium Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Potongan Film Twilight Kembali Viral Kaitkan Robert Pattinson 007
Rabu / 18-11-2026, 12:35 WIB
Alasan Tia Mariatul Kibtiah Batasi Kolom Komentar Terungkap, Akui Banyak yang Lakukan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 12:31 WIB
Kabar Baik buat Pelajar Indonesia, Hakim AS Anulir Pembatasan Visa Pelajar
Rabu / 18-11-2026, 12:30 WIB
Klarifikasi Mensos Terkait Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Hutan Kota UI
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Komitmen Zero Waste, MIND ID Manfaatkan 6,8 Juta Ton Sisa Produksi
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Duel Spesifikasi Samsung Galaxy S26 Ultra dan iPhone 18 Pro Max
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Produk Parfum Dijual di SPBU, David Beckham Tuntut Perusahaan Coty Rp748 Miliar
Rabu / 18-11-2026, 12:28 WIB
Oknum Guru SMPN Surabaya Dinonaktifkan Usai Pemeriksaan Haid Siswi, Alasannya Melatih Kejujuran
Rabu / 18-11-2026, 12:25 WIB






