Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pengawalan terhadap penanganan dugaan kasus perundungan anak.

Peristiwa tersebut terjadi di sebuah sekolah internasional yang berlokasi di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Langkah penanganan ini dilakukan untuk memprioritaskan kepentingan terbaik bagi korban meskipun ada opsi penyelesaian masalah.

Kementerian memastikan hak perlindungan anak tetap terpenuhi meski pihak keluarga memilih opsi penyelesaian masalah.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan pihaknya menghormati keputusan keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Akses terhadap layanan perlindungan dan pendampingan tetap terbuka bagi anak serta keluarga sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Tim Layanan Sahabat Perempuan dan Anak 129 melakukan koordinasi intensif dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan.

Koordinasi tersebut bertujuan menindaklanjuti kasus serta memastikan kondisi korban mendapatkan perhatian yang layak.

Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat agar tidak takut melapor ketika mengetahui adanya tindakan kekerasan anak.

Berdasarkan catatan, dugaan perundungan fisik itu berlangsung pada 26 Agustus 2026 saat kegiatan Pramuka berlangsung.

Korban dilaporkan mengalami luka akibat tindakan sejumlah kakak kelas di lingkungan sekolah tersebut.

Pihak sekolah kemudian memediasi pertemuan antara keluarga korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku.

Selain perundungan, sekolah ini sebelumnya juga mencatat dugaan kasus kekerasan seksual yang telah mendapatkan pendampingan.

Menteri Arifatul Choiri Fauzi menegaskan bahwa dua dugaan kekerasan di satuan pendidikan ini menjadi perhatian serius kementerian.

Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman di lingkungan pendidikan tanpa terkecuali.

Pemerintah meminta seluruh sekolah mengambil langkah tegas dan tidak mengabaikan potensi perundungan di lingkungan belajar.