Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mendorong kepemimpinan baru Ombudsman RI untuk memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

Penegasan ini disampaikan menyusul pelantikan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI yang menggantikan Hery Susanto.

Irawan menilai keberadaan lembaga pengawas tersebut sangat krusial dalam memastikan kualitas pelayanan pemerintah terus mengalami pembenahan.

Menurutnya, temuan yang dihasilkan Ombudsman mestinya dimanfaatkan sebagai pijakan evaluasi secara menyeluruh.

Sorotan tersebut juga diarahkan Irawan pada temuan Ombudsman mengenai kondisi di Lapas Cibinong.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memandang temuan di lembaga pemasyarakatan itu sebagai masalah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perbaikan mendasar.

Pembenahan fasilitas, sarana, serta prasarana dinilai Irawan menjadi langkah krusial untuk mencegah berulangnya persoalan serupa di masa mendatang.

Selain perbaikan fisik, Irawan menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembinaan narapidana di lapas agar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI bersama Radian Syam sebagai anggota periode 2026–2031 pada Kamis, 1 Oktober 2026.

Pelantikan ini dilakukan pasca-pemecatan tidak dengan hormat terhadap pejabat sebelumnya, Hery Susanto, oleh Majelis Etik Ombudsman pada Senin, 8 Juni 2026, akibat pelanggaran etik dan keterlibatan dalam kasus dugaan suap tata kelola pertambangan nikel senilai Rp1,5 miliar.