Kementerian Kesehatan mempunyai rencana untuk membatasi bahan kandungan tambahan serta perisa pada produk tembakau.

Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal yang dapat mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau nasional.

Direktur Eksekutif InFast Bestari Gede Sandra menyoroti fenomena maraknya peredaran rokok ilegal yang terus merangkak naik setiap tahun.

Rencana aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan itu dikhawatirkan mengganggu stabilitas penerimaan negara.

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen juga dinilai bisa terhambat akibat tekanan regulasi yang memberatkan sektor industri tembakau.

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tercatat mencapai Rp211,7 triliun sepanjang tahun 2025 lalu.

Pemerintah menetapkan target penerimaan sektor tersebut menjadi Rp225,73 triliun pada tahun ini.

Hasil riset dari Litbang Kompas menunjukkan ada 90 persen responden yang berpotensi beralih mengonsumsi rokok ilegal apabila varian rasa dilarang.

Data Euromonitor juga memperkirakan pangsa pasar rokok ilegal akan melonjak hingga mencapai 16,9 persen pada tahun ini.

Gede Sandra mengingatkan agar kebijakan yang memberatkan industri hasil tembakau tidak berdampak buruk terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketidakstabilan pada sektor tembakau juga berisiko memicu efek berganda bagi pekerja di sektor hulu sampai hilir.

Dampak tersebut mencakup jutaan pekerja yang terdiri atas petani tembakau, petani cengkeh, pekerja pabrik, logistik, hingga pelaku usaha mikro.

Kalangan petani tembakau di daerah turut menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai potensi penurunan daya serap tenaga kerja.

Bisnis tembakau secara keseluruhan diketahui menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Pamekasan, Samukrah, meminta Kementerian Kesehatan untuk meninjau ulang rencana pembatasan tersebut.

Peninjauan ulang diperlukan demi mencegah anjloknya perekonomian nasional serta melindungi keberlangsungan usaha para tenaga kerja.